Samarinda, PotretRepublik.Com – Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi mencapai lebih dari 75% pada tahun 2026. Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah Pusat yang berencana mengurangi alokasi DBH untuk daerah penghasil seperti Kaltim hingga 82 persen Jum’at 3 Oktober 2025
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa pemotongan signifikan ini menuntut provinsi penghasil tersebut untuk memperkuat sektor pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak lagi bergantung pada sumber daya alam (SDA) seperti batu bara dan migas yang selama ini menjadi andalan.
“Ke depan, kita harus bisa beradaptasi dan bertransformasi, tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang akan habis. Fokus kita harus bergeser ke sektor lain, seperti sumber daya manusia, ekonomi biru, dan ekonomi hijau,” ungkap Rudy Mas’ud dalam sebuah pernyataan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menambahkan bahwa Pemprov Kaltim bersama dengan kepala daerah kabupaten/kota akan segera melakukan kunjungan ke Jakarta untuk menghadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna berupaya mempengaruhi keputusan pemotongan DBH tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya akan menyampaikan berbagai keluhan dan tantangan yang akan dihadapi jika pemotongan ini tidak dapat diubah.
“Ini adalah upaya yang harus kami lakukan. Kami akan berikhtiar dengan baik dan berharap bisa merubah peta alokasi DBH tersebut. Sementara itu, kami juga telah menyiapkan rencana cadangan untuk memperbesar pendapatan asli daerah,” tutur Seno.
Pemotongan DBH ini terutama akan berdampak pada sektor-sektor vital di Kaltim, termasuk pengurangan alokasi untuk batu bara, migas, serta berbagai bahan bakar lainnya yang menjadi andalan daerah. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi yang berkelanjutan demi menjaga kesejahteraan masyarakat
