JAKARTA, PotretRepublik.Com— Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan langkah nyata dalam mengurai dua persoalan krusial yang kerap melanda daerah, yakni banjir tahunan dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Melalui kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), rombongan yang dipimpin Ketua Komisi C, H. Bahcok Riandi, meminta pemerintah pusat untuk turun tangan langsung dalam penanganan dua isu besar tersebut.
Dalam pertemuan itu, anggota Komisi C DPRD Kutim Pandi Widiarto menegaskan bahwa penyelesaian masalah banjir tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan daerah. “Tanpa intervensi pusat, penanganan banjir hanya akan menjadi persoalan berulang tanpa solusi tuntas,” ujarnya.Banjir diketahui telah menjadi momok tahunan di Kutai Timur, khususnya di wilayah yang dilintasi empat Daerah Aliran Sungai (DAS) besar, yakni DAS Sangatta, DAS Bengalon, DAS Karangan, dan DAS Mahakam. Ribuan rumah warga di sejumlah kecamatan seperti Sangatta Utara, Sangatta Selatan, hingga Bengalon kerap terendam setiap musim hujan, bahkan memaksa sebagian warga mengungsi.
Komisi C menilai, skala permasalahan tersebut membutuhkan solusi terintegrasi yang hanya bisa dilakukan dengan dukungan keahlian dan anggaran dari pemerintah pusat. Kunjungan ke Ditjen SDA PUPR diharapkan menjadi langkah awal agar proyek pengendalian banjir di Kutim masuk dalam prioritas perencanaan nasional.Selain banjir, sektor pertanian juga menjadi perhatian serius Komisi C DPRD Kutim. Menurut Pandi, alih fungsi lahan produktif menjadi perkebunan kelapa sawit kini menjadi ancaman nyata terhadap ketahanan pangan daerah.“Alih fungsi lahan pertanian menjadi momok yang menghantui. Jika terus dibiarkan, swasembada pangan akan sulit tercapai,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, H. Bahcok Riandi menegaskan bahwa pihaknya akan terus melobi Kementerian PUPR agar mempercepat pembangunan daerah irigasi dan bendungan-bendungan sumber air di Kutai Timur. “Infrastruktur air ini vital untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, menjamin ketersediaan air sepanjang tahun, dan membuat sektor pangan kembali diminati masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Bahcok menilai bahwa kemandirian pangan hanya bisa diwujudkan jika ada sinergi lintas pemerintahan. “Swasembada pangan bukan sekadar mimpi. Daerah punya peran penting, tapi kolaborasi adalah kunci mewujudkan visi besar ini,” tegasnya.
Kunjungan kerja Komisi C ke Kementerian PUPR ini menjadi bentuk komitmen DPRD Kutim dalam mencari solusi konkret bagi dua persoalan mendasar daerah — banjir dan ketahanan pangan — agar pembangunan Kutai Timur dapat berjalan berkelanjutan. “Kami berharap melalui sinergi kuat dengan pemerintah pusat, solusi jangka panjang terhadap banjir dan peningkatan sektor pertanian segera terealisasi,” pungkas Bahcok.
