PotretRepublik.Com– Dalam upaya memperkuat pencegahan stunting dari hulu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar pemaparan hasil verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting untuk Kecamatan Sangatta Utara, Senin (13/10/2025), di Aula kantor DPPKB Kutim
Acara yang dihadiri oleh media, pejabat struktural dan fungsional, serta operator SIGA ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi percepatan penurunan angka stunting di Kutim.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, dalam arahannya, menjelaskan bahwa Kecamatan Sangatta Utara dipilih sebagai fokus pembahasan karena memiliki jumlah keluarga berisiko stunting terbesar di Kutim. Ia menjelaskan, “Kami sengaja memilih Sangatta Utara sebagai lokus utama karena data menunjukkan angka keluarga berisiko stunting tertinggi berada di sini.
“kepala BKKBN Kutim, Junaidi menegaskan pentingnya pemahaman yang utuh tentang konsep “keluarga berisiko stunting,” yang tidak hanya mencakup anak yang sudah lahir dengan kondisi stunting, tetapi juga upaya pencegahan sejak hulu. Ia menyebutkan, “Isu stunting bukan hanya soal anak yang sudah lahir, tapi bagaimana kita mencegahnya dari akar penyebabnya, seperti sanitasi yang buruk, air bersih yang belum memenuhi standar, dan pasangan usia subur yang memiliki faktor risiko.
“Selain itu, keluarga dalam kategori desil 1 hingga 4 (kelompok masyarakat miskin) juga menjadi sasaran intervensi program. Data ini nantinya akan digunakan untuk memastikan kebutuhan bantuan pembangunan rumah layak huni, akses air bersih, serta pelatihan keterampilan bagi keluarga yang membutuhkan.
Sebagai bagian dari upaya konkret, DPPKB Kutim meluncurkan program “Cap Jempol Stop Stunting” atau Cara Pelayanan Jemput Bola Stop Stunting, yang akan melibatkan sedikitnya 10 Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk PDAM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan BAZNAS. Program ini bertujuan untuk memastikan program intervensi tepat sasaran dan melibatkan setiap dinas sesuai rekomendasi hasil verifikasi data.Junaidi juga mengajak media untuk berperan aktif dalam mengawasi validitas data di lapangan. “Jika data yang kami sajikan tidak sesuai di lapangan, media bisa langsung cek ke RT dan memberi masukan kepada petugas PLKB. Data yang tidak akurat akan mengarah pada perencanaan pembangunan yang salah,” katanya.
Ke depan, hasil verifikasi data ini akan menjadi dasar bagi rapat lintas Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Rapat tersebut akan membahas lebih lanjut langkah-langkah intervensi dan pembiayaan program berdasarkan data keluarga berisiko stunting.
Sesi penjelasan data teknis juga dilakukan oleh tim dari DPPKB, yang menunjukkan hasil verifikasi data berdasarkan desa dan kelurahan di Sangatta Utara. Dalam sesi ini, petugas PLKB diminta untuk lebih memahami kondisi wilayah binaannya agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.
Achmad Junaidi mengakhiri acara dengan menegaskan pentingnya evaluasi kinerja petugas lapangan. “PLKB harus benar-benar mengenal wilayah dan warganya. Jangan sampai kepala dinas lebih tahu kondisi lapangan daripada petugas,” tutupnya
reporter : Rahmat
