Kutai Timur, PotretRepublik.Com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Timur menggelar diskusi sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga masyarakat, media massa, serta dunia usaha dalam rangka penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kutai Timur, Selasa , pukul 09.00 hingga 12.12 WITA, dan dihadiri puluhan mitra dari lintas sektor.Kepala DPPPA Kutai Timur, Idham Chalid, M.Pd., dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperjelas peran dan identitas masing-masing pihak dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak.
“Kita akan membuat perjanjian kerja sama untuk memastikan identitas dan peran masing-masing. Kita adalah satu komunitas Kabupaten Layak Anak, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur,” ungkap Idham
Ia menambahkan, target penilaian KLA pada tahun 2026 diarahkan untuk meraih peringkat Nindya, mengingat selama ini peringkat tersebut masih didominasi oleh daerah berstatus kota. “Target kita pada penilaian 2026 adalah Nindya. Dengan kolaborasi ini, syarat untuk naik peringkat bisa kita penuhi bersama,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, DPPPA Kutai Timur juga menekankan pentingnya peran media dalam mendukung KLA, khususnya melalui publikasi dan unggahan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari indikator penilaian.
Adapun jaringan mitra yang terlibat dalam kerja sama ini meliputi organisasi profesi, lembaga layanan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, hingga media massa, antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Dharma Wanita Persatuan (DWP), PKK, Bhayangkari, Puspaga, Jalasenastri, Persit Kartika Chandra Kirana, LPAI, RSUD, Polres Kutai Timur, APSAI, PT Pamapersada Nusantara, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PDAM Tirta Tuah Benua, PT PBD Kaltim Kaltara, PT BPR Kutai Timur, Forum Anak Kutai Timur, KNPI, Ketua Adat Besar Daya, Komunitas SUKMA, HIMPSI, serta sejumlah media dan radio lokal.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap upaya pemenuhan hak anak dapat berjalan lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak nyata, sehingga Kutai Timur semakin mendekati predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya pada tahun 2026
