KUTAI TIMUR, Potret Republik.Com– Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-2 bertema “Transparansi Perencanaan dan Penganggaran dalam Pemerintahan yang Demokratis” digelar di Bengalon, Kutai Timur
untuk wilayah VI yang meliputi Bontang, Kutai Timur, dan Berau. Dalam sambutannya, H. Arfan menyampaikan bahwa kegiatan semacam ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat. Ia mengatakan forum tersebut juga menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat, khususnya generasi muda.
Tujuannya supaya masyarakat bisa terlibat, sekaligus mendukung pelaku UMKM lokal,” kata H. Arfan.
Di sisi Lain, narasumber Anshar menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Menurut dia, tema transparansi perencanaan dan penganggaran sangat erat kaitannya dengan peran DPRD dalam mengawal kebijakan publik melalui APBD.
“APBD adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena daerah sudah otonom, maka daerah juga diberi kewenangan mengelola anggaran sendiri,” kata Anshar.
Dia menjelaskan, proses penyusunan APBD tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui siklus panjang yang diawali dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Aspirasi masyarakat, kata dia, seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan.
Namun demikian, Anshar menilai partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, banyak warga yang belum memanfaatkan ruang partisipasi seperti Musrenbang maupun reses anggota dewan.“Ada ruang-ruang partisipasi masyarakat yang tidak dimanfaatkan. Akibatnya, kebutuhan masyarakat tidak bisa terbaca di dalam APBD,” ujarnya.
Dalam paparannya, Anshar juga menyoroti pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya perlu terlibat dalam tahap perencanaan, tetapi juga saat pelaksanaan pembangunan.
“Pembangunan itu seharusnya direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan untuk masyarakat, diawasi oleh masyarakat, dan hasilnya juga dinikmati oleh masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan, masih ada program atau proyek yang dinilai tidak selalu sejalan dengan kebutuhan prioritas warga. Karena itu, keterlibatan masyarakat dinilai penting agar anggaran daerah benar-benar tepat sasaran, terutama untuk sektor yang langsung menyentuh kepentingan warga seperti pendidikan, pertanian, infrastruktur desa, dan bantuan kelompok usaha.
Dalam sesi diskusi, salah satu peserta, Jafri Ansyah dari Tepian Langsat, menanyakan langkah yang harus diambil pemerintah apabila pendapatan daerah menurun drastis, serta bagaimana peran generasi muda dalam mengawal penggunaan APBD.
Menjawab pertanyaan itu, Anshar mengatakan pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian anggaran apabila terjadi penurunan pendapatan, baik sebelum maupun sesudah APBD disahkan. Ia menyinggung situasi saat pandemi Covid-19 dan pemotongan dana transfer pusat yang menyebabkan pemerintah harus menghapus atau mengurangi sejumlah program.
“Kalau pendapatan turun, maka harus dilakukan penyesuaian. Persoalannya, kalau pemotongan terjadi saat anggaran sudah berjalan, tentu ada program yang harus dikorbankan,” katanya.
Ia juga mendorong generasi muda untuk aktif mengawal APBD melalui pemanfaatan teknologi informasi. Menurut dia, saat ini dokumen APBD dan dana desa sudah dapat diakses secara daring, sehingga pengawasan publik seharusnya dapat dilakukan dengan lebih terbuka.
“Pemuda bisa membentuk kelompok diskusi tentang APBD, memantau hasil Musrenbang, dan memastikan usulan masyarakat benar-benar masuk ke dalam anggaran,” ujarnya
Anshar menambahkan, keberhasilan penganggaran daerah sangat bergantung pada keberanian wakil rakyat memperjuangkan aspirasi masyarakat serta partisipasi warga dalam mengawasi jalannya pembangunan.
Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada generasi muda agar lebih aktif dalam forum-forum publik dan tidak apatis terhadap proses pembangunan di daerah. H. Arfan berharap anak muda di Bengalon dapat menjadi bagian penting dalam penguatan demokrasi lokal.
“Anak muda harus kritis, aktif, dan terlibat. Jangan hanya jadi penonton. Masa depan daerah ini juga ditentukan oleh partisipasi generasi mudanya,” kata Arfan.
